Berita

Politisi Demokrat, Benny Kabur Harman/Net

Politik

Benny K Harman ke PKB: Berhenti Mendagangkan Aspirasi Rakyat!

SABTU, 26 MARET 2022 | 10:14 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi salah satu parpol yang masih bersikukuh terhadap usulan penundaan pemilu 2024. PKB menilai, penundaan pemilu merupakan aspirasi rakyat yang perlu disuarakan.

Klaim PKB mengatasnamakan aspirasi rakyat itu pun ditentang Partai Demokrat.

Politisi Demokrat, Benny Kabur Harman mengaku ragu dengan apa yang disampaikan partai pimpinan Muhaimin Iskandar tersebut sebagai keinginan rakyat.


"Apa iyah toh. Kalau aspirasi masyarakat jelas-jelas melanggar konstitusi harus diteruskan?" kata Benny K Harman dikutip dari akun Twitternya, Sabtu (26/3).

Anggota Komisi III DPR RI ini menekankan, penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tidak hanya melanggar konstitusi, melainkan merusak sistem bernegara.

Oleh karenanya, ia meminta kepada semua pihak, termasuk PKB untuk menghentikan dorongan penundaan Pemilu, apalagi dengan mengatasnamakan rakyat.

"Politisi sebaiknya berhenti 'mendagangkan' aspirasi rakyat," tandasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya